Suriah: Damai Hasakah Masih di Bawah Bayang AS

Kesepakatan damai antara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) kembali diuji di lapangan, setelah pasukan keamanan Suriah yang dijadwalkan masuk ke Kota Hasakah pada pagi hari gagal melaksanakan rencana tersebut.

Menurut informasi di lapangan, pasukan keamanan negara yang seharusnya mulai masuk sekitar pukul 09.00 waktu setempat terpaksa menunda pergerakan karena kondisi yang belum sepenuhnya siap.

Di saat yang sama, pasukan SDF/PKK yang berdasarkan kesepakatan semestinya telah menarik diri dari dalam kota Hasakah, masih terlihat berada di sejumlah titik strategis.

Penundaan ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai sejauh mana kesepakatan damai itu benar-benar berjalan sesuai naskah yang telah disepakati kedua belah pihak.

Rencana terbaru menyebutkan bahwa pasukan keamanan Suriah akan masuk pada sore hari, bukan secara mandiri, melainkan dengan iringan pasukan Amerika Serikat.

Fakta bahwa aparat negara harus didampingi militer asing untuk memasuki wilayahnya sendiri memicu kritik dan perdebatan luas, baik di kalangan pengamat maupun masyarakat.

Situasi ini memperlihatkan bahwa perjanjian Suriah–SDF belum sepenuhnya bersifat kedaulatan penuh, melainkan masih sangat bergantung pada keseimbangan kekuatan di lapangan.

Amerika Serikat, meski bukan pihak penandatangan, berperan sebagai penjamin de facto yang mengendalikan tempo dan bentuk implementasi kesepakatan.

Keberadaan pasukan AS menunjukkan bahwa SDF belum sepenuhnya menghilangkan mentalitas superior dari Damaskus, sementara pemerintah Suriah di bawah Presiden Ahmed Al Sharaa juga belum memiliki daya paksa untuk menegakkan perjanjian tanpa restu Washington.

Berbeda dengan skema rekonsiliasi sebelumnya seperti di Daraa dan Ghouta di era rejim Bashar Al Assad, di mana negara masuk dengan dukungan Rusia dan tanpa keterlibatan militer Barat, proses di Hasakah berlangsung jauh lebih kompleks.

Amerika Serikat tidak mendorong pengosongan kota dari unsur SDF, karena memandang kelompok tersebut sebagai mitra strategis dalam geopolitik di Suriah timur laut.

Bagi Washington, yang terpenting bukanlah penyerahan cepat wilayah, melainkan mencegah bentrokan terbuka, kekosongan keamanan, dan masing-masing pihak harus tahu siapa penguasa sebenarnya di kawasan.

Pendekatan inilah yang melahirkan skema yang oleh banyak analis disebut sebagai “ribet tapi terkendali”, yakni transisi bertahap dengan pengawasan ketat di lapangan.

Dalam skema ini, tidak ada pihak yang benar-benar menang atau kalah secara instan, tetapi semua bergerak pelan dengan risiko konflik dijaga serendah mungkin.

Konsekuensinya, proses menjadi lambat, penuh penundaan, dan sarat simbol politik, termasuk pengawalan pasukan Suriah oleh militer AS.

Penundaan masuknya pasukan negara sejak pagi hari mencerminkan tarik-ulur kekuasaan, di mana setiap pihak menguji batas komitmen lawan tanpa membuka konflik baru tanpa persetujuan dan kendali dari AS.

Bagi Damaskus, kondisi ini jelas menunjukkan bahwa kembalinya otoritas negara ke timur laut masih bersifat parsial dan belum final.

Sementara bagi SDF, kehadiran AS memberi ruang aman untuk bernegosiasi tanpa kehilangan posisi sekaligus menghindari tekanan langsung dari negara.

Namun bagi warga Hasakah, situasi ini justru memperpanjang ketidakpastian, karena stabilitas yang dijanjikan belum sepenuhnya terasa.

Selama pasukan asing masih menjadi pengantar bagi aparat negara, kesepakatan ini lebih menyerupai gencatan geopolitik daripada rekonsiliasi penuh.

Hasakah pun menjadi cermin nyata bahwa damai di atas kertas belum tentu berarti berakhirnya kompleksitas konflik di lapangan.

Baca selanjutnya