Hasakah dan Bayang-Bayang Security Box

Hasakah Security Box pertama kali dibentuk pada Agustus 2016 sebagai enklave kecil yang hanya mencakup gedung-gedung pemerintah Suriah di tengah kota Hasakah pascaperang saudara, setelah Asayish–YPG memukul mundur pasukan pemerintah dari sebagian besar kota. 

Enklave itu menjadi simbol kompromi antara SDF/Kurdi dan pemerintah Damaskus; pemerintah dipaksa membatasi dirinya pada area administratif kecil, sedangkan SDF menguasai sebagian besar kota dan provinsi. 

Karena latar belakang sejarah itu, istilah “Security Box” kemudian dipahami sebagai zona yang sangat terbatas di mana pasukan pemerintah hanya bisa mengontrol gedung-gedung pemerintahan dan personelnya, tanpa mobilitas bebas di luar area tersebut. 

Dalam praktiknya, aturan movement restriction terhadap pasukan pemerintah semacam itu terjadi juga setelah pertempuran-pertempuran di 2020–2021, ketika Asayish pernah mengepung wilayah pemerintah di Hasakah dan Qamishli, membatasi pergerakan mereka secara faktual. 

Informasi terbaru menunjukkan bahwa setelah perjanjian gencatan senjata Januari–Februari 2026 antara pemerintah Suriah dan SDF, unit-unit dari Kementerian Dalam Negeri Suriah mulai memasuki Kota Hasakah untuk menempati institusi-institusi negara. 

Namun meskipun telah masuk, pasukan keamanan pemerintah tidak bergerak secara bebas di seluruh kota; mereka ditempatkan di lokasi tertentu untuk menjalankan tugas administratif dan pengamanan lembaga negara, bukan patroli independen seperti dulu. 

Situasi ini mirip dengan model Security Box sebelumnya, di mana pasukan pemerintah berada di area terbatas sambil menunggu fase implementasi perjanjian lebih lanjut. 

Konteksnya kini berbeda: perjanjian baru menyebutkan bahwa keamanan kota secara keseluruhan tetap di bawah kontrol bersama, dengan integrasi bertahap SDF ke institusi negara, bukan dominasi penuh satu pihak. 

Faktanya, meskipun pasukan pemerintah hadir, banyak lingkungan dan jalan utama di Hasakah masih dikuasai SDF/Asayish, dan keamanan sehari-hari dipertahankan oleh aparat lokal. 

Pembatasan pergerakan terhadap pasukan pemerintah ini juga terjadi karena adanya tuntutan SDF untuk memastikan integrasi itu berjalan damai, serta kekhawatiran atas konflik horizontal di wilayah yang etnisnya beragam. 

Dengan menarik pasukan AS dari bagian timur laut Suriah, termasuk pangkalan Al-Shaddadi di Provinsi Al-Hasakah, keamanan lokal mengikuti dinamika kekuatan baru: SDF tetap kuat secara militer, sementara pemerintah bergantung pada peran administratif. 

Dalam teori, jika pemerintahan pusat ingin kembali memaksakan mobilitas penuh atas pasukannya di Hasakah tanpa persetujuan SDF, sejarah menunjukkan itu berpotensi memicu ketegangan atau konflik lokal baru. 

Di sisi lain, perjanjian 2026 menegaskan bahwa langkah integrasi akan dilakukan secara bertahap dan dengan koordinasi, yang memungkinkan model seperti Security Box tidak otomatis kembali sepenuhnya. 

Perbedaan utama sekarang adalah upaya formal untuk memasukkan SDF ke dalam struktur negara Suriah — sehingga pembatasan mobilitas pasukan pemerintah tampak lebih sebagai tahap transisi daripada dominasi jangka panjang oleh Kurdi. 

Dengan kata lain, meskipun secara faktual pasukan pemerintah masih dibatasi dalam area tertentu, ini bukan hanya produk konflik militer, tapi bagian dari kesepakatan politik yang lebih luas. 

Keberlanjutan situasi mirip Security Box juga bergantung pada stabilitas hubungan antara Damaskus dan SDF, termasuk bagaimana integrasi institusi dilakukan dan komitmen gencatan senjata dipertahankan. 

Ketidakpastian masih besar: jika negosiasi integrasi gagal atau terjadi pemutusan gencatan senjata, ada kemungkinan pasukan pemerintah kembali terbatas secara de facto dalam zona kecil layaknya Security Box sebelumnya. 

Sementara itu, masyarakat Hasakah masih hidup dalam situasi di mana otoritas keamanan terfragmentasi antara pemerintah, SDF, dan aparat lokal — tanpa dominasi tunggal satu pihak. 

Semua itu menunjukkan bahwa model Security Box tidak secara otomatis akan kembali persis seperti 2016, tetapi fenomena pembatasan pergerakan pasukan pemerintah tetap mungkin terjadi dalam fase transisi ini. 

Prospek jangka panjang bergantung pada keberhasilan implementasi perjanjian politik, kepercayaan antara Damaskus dan SDF, serta kemampuan kedua pihak untuk menyelesaikan isu-isu sensitif tanpa memicu eskalasi baru di Hasakah. 

Baca selanjutnya