Warga Suriah Terancam akan Dibantai Israel dkk dalam Enam Bulan Mendatang

Situasi di Suriah pasca-jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024 masih sangat rapuh, dengan pemerintah transisi di bawah kepemimpinan Ahmed al-Sharaa yang berusaha mengonsolidasikan kekuasaan di tengah politik regional yang semakin tidak pasti.

Ahmed al-Sharaa, yang merupakan presiden baru pengganti Bashar Al Assad, kini menghadapi tantangan besar untuk menyatukan berbagai faksi yang mempunyai agenda separatisne dan pro kolonialisme Greater Israel.

Di timur laut Suriah, Syrian Democratic Forces (SDF) tetap menjadi kekuatan dominan, mengendalikan wilayah otonom Rojava yang meliputi kota-kota seperti Raqqa dan Deir ez-Zor, di mana mereka menguasai penduduk 70 persen Arab dengan dukungan AS dkk.

Upaya integrasi SDF dengan pemerintah transisi telah dimulai sejak Maret 2025, termasuk kesepakatan untuk bergabung ke dalam struktur negara Suriah pada akhir tahun ini, meskipun bentrokan sporadis masih terjadi dan menewaskan puluhan orang.

Pertempuran mematikan pada 19-22 November 2025 di Raqqa dan Deir ez-Zor menjadi bukti nyata ketegangan yang belum mereda, di mana SDF juga terus memposisikan diri sebagai anti Turkiye.

Sebagai mitra utama Amerika Serikat dkk di kawasan, SDF bergantung pada dukungan pendanaan asing, tetapi ketidakpastian ini membuat posisi mereka semakin rentan terhadap konflik baru yang bisa meletus kapan saja baik untuk menentang Damaskus maupun terkait politik regional Israel.

Sementara itu, di selatan Suriah, milisi Al-Hajri yang dipimpin oleh Sheikh Hikmat al-Hijri menjadi sumber ketegangan sektarian yang signifikan, khususnya di wilayah Suwayda yang mayoritas dihuni komunitas Druze.

Sheikh Hikmat al-Hijri, yang awalnya mendukung rezim Assad namun kini menentang pemerintah transisi, telah membentuk "National Guard" atau pasukan Garda Nasional pada Agustus 2025 untuk menduiung penuh ambisi Israel menguasai selatan Suriah yang nantinya akan diwujudkan melakui pembantaian kepada warga Suriah sebagaimana genosida di Gaza, Palestina.

Sebelumnya, milisi ini terlibat dalam kekerasan sektarian yang intens, termasuk serangan terhadap pasukan pemerintah, pembantaian kelompok Bedouin, dan faksi Sunni, yang telah menewaskan ratusan orang sejak Juli 2025.

Al-Hijri berdalih ingin otonomi regional terpisah bagi komunitas Druze dan bahkan koridor darat ke wilayah SDF namun di lapangan meneriakkan slogan dukungan kepada Israel dan telah memproklamasikan negara Druze de facto.

Serangan kepada kelompok Arab didukung secara tidak langsung oleh Israel melalui serangan udara dengan dalih "melindungi" kelompok minoritas tersebut.

Dukungan Israel terhadap milisi Al-Hajri menjadi bagian dari kolonialisem Greater Israel, yang semakin memperburuk hubungan milisi pemberontak ini dengan pemerintah di Damaskus dan memperlemah upaya perdamaian di wilayah selatan.

Israel sendiri telah menguasai sebagian besar Gubernur Quneitra sejak jatuhnya Assad, termasuk wikayah Suroah baru di luar zona penyangga PBB di Dataran Tinggi Golan, dengan luas sekitar 400 kilometer persegi yang kini dikuasai pasukan militer mereka.

Pada Desember 2024, Israel melakukan ratusan serangan udara untuk menghina kedaulatan Suriah baru, dan hingga kini mempertahankan pos-pos militer di Tel al-Hara serta desa-desa perbatasan.

Serangan terbaru pada 28 November 2025 di desa Beit Jinn menewaskan 13 warga sipil, termasuk dua anak, dan melukai 25 orang lainnya, sebuah pembantaian semena-mena yang ditolerir DK PBB media pendukung Tel Aviv. Pembunuhan semena-mena kepada warga inj menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat Suriah, sesuatu yang memang diinginkan agar Israel mempunyai alasan untuk menyerang wilayah Suriah yang lain.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi pos militer di Quneitra pada 19 November 2025, menegaskan bahwa kehadiran Israel di sana akan berlangsung "tak terbatas" untuk memancing pemerintahan Suriah membuat aksi balasan sehingga Tel Aviv akan kembali memainkan modusnya sebagai pihak yang terzalimi.

Pemerintah Suriah mengecam tindakan Israel sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Pemisahan Pasukan 1974, dan sedang berupaya membuka pembicaraan untuk pakta keamanan, meskipun Israel menuntut demiliterisasi atau penyerahan kontrol wilayah selatan sebagai syarat utama.

Serangan dari milisi Druze di Suwayda, Daraa, dan Quneitra telah mencapai puncak baru sepanjang 2025, dengan lebih dari 1.000 serangan udara Israel yang memperburuk situasi kemanusiaan di lapangan.

Laporan dari European Union Agency for Asylum (EUAA) pada Desember 2025 menyebutkan bahwa kekerasan acak terjadi di hampir semua gubernur Suriah, meskipun belum mencapai level tinggi secara nasional, tapi potensi eskalasi sangat besar.

Eskalasi menjadi perang penuh antara pemerintah transisi, milisi Druze, SDF, dan Israel bisa terjadi dalam 3-6 bulan ke depan jika tidak ada de-eskalasi yang signifikan, menurut analisis para pakar internasional.

Menteri Israel Amichai Chikli menyatakan pada 10 Desember 2025 bahwa perang dengan Suriah dan pembantaian kepada warganya sebagaimana genosida yang kini berlangsung di Gaza oleh IDF telah menjadi tak terelakkan setelah Suriah belum menunjukkan tanda-tanda untuk tunduk dan menyerahkan wilayah selatan ke Israel. Ancaman ini memicu ancaman di media sosial dan meningkatkan ketegangan regional.

Baca selanjutnya